 |
| Putrajaya Malaysia |
Coba bayangkan sejenak kita sedang berada di Kuala Lumpur pada pertengahan dekade 1980-an. Kota ini sedang menikmati masa keemasannya sebagai jantung ekonomi dan pemerintahan Malaysia yang berdetak sangat cepat. Namun, di balik gemerlap lampu kota dan pembangunan gedung-gedung pencakar langit yang merobek awan, ada sebuah harga mahal yang harus dibayar. Jalanan mulai ramai oleh kemacetan lalu lintas, infrastruktur kota menanggung beban populasi yang membengkak, dan efisiensi birokrasi mulai terganggu oleh ruang gerak yang semakin sempit.
Kuala Lumpur benar benar menjadi sebuah kota yang besar. Sangat besar dan besar sekali.
Pada masa itulah, seorang pemimpin dengan visi besar mulai memandang jauh ke luar perbatasan ibu kota. Perdana Menteri Malaysia yang keempat, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, menyadari bahwa pusat pemerintahan federal tidak bisa lagi disandarkan pada bahu Kuala Lumpur yang sudah kelelahan.
Dari kegelisahan inilah, sebuah benih gagasan monumental ditanam. Datuk Mahathir mulai menggagas untuk melahirkan sebuah kota baru. Pusat kota yang dibangun dari nol. Sebuah mahakarya tata kota yang akan mengubah wajah administrasi Malaysia untuk selamanya. Namun, kisah kota raksasa ini sebenarnya bermula jauh ke belakang, di sebuah era ketika senapan dan seragam militer masih mendominasi dunia.
Sejarah Putrajaya Berawal
Sebelum aspal mulus dan gedung-gedung dengan kubah megah berdiri, hamparan tanah yang kini kita kenal sebagai pusat pemerintahan paling modern di Asia Tenggara ini hanyalah sebuah hutan yang senyap.
Ya, beberapa orang menceritakan bahwa kota yang megah ini dulunya adalah sebuah hutan belantara.
Jauh sebelum traktor dan arsitek modern menginjakkan kaki, kawasan ini merupakan sebuah wilayah sunyi yang dikenal oleh penduduk lokal dengan nama Air Hitam.
Semuanya berubah pada sekitar tahun 1918, ketika para serdadu British yang baru saja selamat dari kengerian Perang Dunia Pertama (The Great War) mencari lembaran hidup baru.
Oleh pihak kolonial Inggris, tanah di kawasan ini dianugerahkan kepada para veteran perang tersebut sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa mereka.
Dengan semangat baru, para mantan tentara ini mengubah hutan belantara menjadi sebuah perkebunan karet yang subur. Untuk mengenang kengerian dan kebesaran "The Great War" yang pernah mereka lalui, mereka menamai lahan tersebut dengan sebuah nama yang sangat berani: Prang Besar.
Pada 16 April 1921, berdirilah secara resmi Prang Besar Estate Limited, sebuah entitas yang dikomandoi oleh seorang mantan prajurit bernama Mejar Henry Gough.
Lahan perkebunan ini terus berkembang hingga pada tahun 1925, seorang tokoh bernama Eric Macfadyen menjual estet tersebut kepada sebuah perusahaan besar bernama Harrisons & Crosfield (H&C), meskipun Mejar Gough tetap dipertahankan sebagai kepala perkebunannya.
Selama puluhan tahun, Prang Besar hidup dalam ritme yang lambat, meneteskan getah karet hari demi hari, tanpa pernah tahu takdir luar biasa apa yang menantinya di masa depan.
Cetusan Visi Sang Perdana Menteri
Memasuki akhir 1980-an, gagasan Dr. Mahathir Mohamad untuk memindahkan pusat pemerintahan mulai menemukan wujudnya.
Namun, mencari hamparan tanah luas yang kosong di dekat ibu kota bukanlah perkara mudah.
Pemerintah merencanakan kota baru ini berada di titik strategis, yakni di antara hiruk pikuk Kuala Lumpur dan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) yang juga sedang dikembangkan di Sepang, yang masuk ke dalam zona Koridor Raya Multimedia.
Dari sekian banyak wilayah yang ditinjau, ada dua kandidat terkuat yang masuk ke meja pertimbangan: Prang Besar di Selangor dan Janda Baik di Pahang.
Setelah melalui berbagai kajian geografis, logistik, dan ekonomi yang panjang, Kabinet Malaysia akhirnya mengambil keputusan bulat. Pada tanggal 2 Juni 1993, Prang Besar secara resmi dipilih sebagai lokasi pembangunan pusat pemerintahan federal yang baru.
Pemilihan ini bukanlah tanpa alasan; letaknya yang relatif dekat dengan ibu kota lama dan bandara internasional menjadikannya titik paling rasional untuk membangun sebuah kota masa depan.
 |
| Air Hitam Malaysia (gambar ilustrasi) |
Kerajaan Selangor dan Putrajaya
Memilih lokasi di atas peta adalah satu hal, tetapi membebaskan lahan seluas puluhan kilometer persegi dari pemerintah negara bagian adalah tantangan diplomasi yang sama sekali berbeda.
Untuk membangun kota raksasa ini, Kerajaan Persekutuan harus mengambil alih wilayah yang sangat luas dari Kerajaan Negeri Selangor. Lahan yang diminta tidak main-main, mencakup area seluas 11.320 ekar atau sekitar 45,8 kilometer persegi (sekitar 4.581 hektar).
Proses negosiasi ini membuahkan kesepakatan historis. Pada tanggal 30 Juli 1995, sebuah perjanjian penyerahan wilayah ditandatangani.
Sebagai ganti rugi atas "pengorbanan" lahan tersebut, Kerajaan Persekutuan setuju untuk membayarkan penggantian finansial yang sangat besar. Mereka membayar RM200 juta secara tunai di awal, ditambah sebuah komitmen abadi untuk membayar RM7,5 juta setiap tahunnya kepada Selangor selama kota itu masih berdiri.
Tidak hanya itu, Kerajaan Persekutuan juga mengalokasikan dana segar sebesar RM800 juta di bawah kerangka Rancangan Malaysia ke-8 khusus untuk membangun dan memajukan kawasan di sekitar Sepang yang berbatasan dengan kota baru tersebut.
Cikal Bakal Nama Putrajaya
Dengan tanah yang sudah diamankan, langkah selanjutnya adalah melepaskan masa lalu militeristik "Prang Besar" dan memberikan nama baru yang menyiratkan harapan, kemerdekaan, dan kemajuan.
Pada 12 Oktober 1994, kabinet pemerintahan mengambil sebuah keputusan emosional dan penuh penghormatan. Nama Prang Besar resmi dihapus dari peta, digantikan dengan nama yang sangat bersejarah: Putrajaya.
Nama ini tidak dipilih secara sembarangan. Penyebutan ini sebagai bentuk anugerah untuk menghormati Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri pertama sekaligus Bapak Kemerdekaan Negara Malaysia.
Kata "Putra" diambil dari nama beliau, sementara "Jaya" melambangkan kemenangan dan kesuksesan yang gilang-gemilang.
Membangun 'Intelligent Garden City'
Pembangunan Putrajaya bukanlah hanya memindahkan meja kerja para birokrat. Pemindahan adalah megaproyek yang menelan biaya awal hingga USD 8,1 miliar atau sekitar RM20 miliar di masanya
Rencana induk (Master Plan) kota ini disetujui pada Februari 1995 dan direvisi menjadi bentuk akhirnya pada April 1997.
Dari lima desain konsep alternatif yang diajukan kepada kabinet pada tahun 1994, pemerintah memilih konsep "Garden City" atau Kota Taman.
Konsep tata kota ini sangat revolusioner. Dari total area seluas 4.600 hektar (atau sekitar 4.931 hektar dalam komponen guna lahan penuh), sebanyak 37% hingga 38% wilayahnya secara ketat didedikasikan sebagai ruang terbuka hijau dan taman.
Kota ini kemudian dibagi menjadi 20 presint, di mana area pusat pemerintahan dan komersial berada di atas sebuah pulau inti (Core Area).
Untuk menyempurnakan visi ekologinya, sungai-sungai kecil seperti Sungai Chuau dan Sungai Bisa dibendung untuk menciptakan sebuah danau buatan dan lahan basah (wetlands) yang membentang seluas 600 hingga 650 hektar.
Danau ini bukan hanya kosmetik pemanis lanskap, melainkan sebuah sistem penyaringan air alami yang membersihkan polutan sungai sebelum masuk ke perairan utama, sekaligus berfungsi ganda sebagai pengendali banjir.
Pembendungan ini akhirnya melahirkan area tepi air (waterfront) sepanjang 38 kilometer yang mempercantik wajah kota.
Tata Ruang Berjiwa Manusia dan Arsitektur Ikonik
Di balik kemegahannya, perancang kota Putrajaya sangat berhati-hati agar kota ini tidak menjadi hutan beton yang dingin. Mereka ingin menyuntikkan ruh kehidupan komunal ke dalam perencanaannya.
Para perencana kota sadar betul bahwa mereka sedang membangun sebuah komunitas, bukan sekadar pusat kantor.
Oleh karena itu, area permukiman dirancang dengan pendekatan konsep "Caring City" dan semangat tradisionalisme kampung Melayu masa lalu, di mana penduduk saling mengenal dan berinteraksi.
Fasilitas dirancang sedemikian rupa sehingga penduduk dapat menjangkau pusat kebutuhan harian, sekolah, dan tempat ibadah hanya dengan berjalan kaki selama lima menit.
Untuk memperkuat ikatan sosial, desain pagar tertutup dan tinggi sangat dihindari. Sebagai gantinya, pedoman desain kota mewajibkan "permeabilitas". Yaitu menggunakan lanskap seperti tanaman pagar dan pepohonan sebagai pembatas, guna menghancurkan mentalitas individualis dan memicu kepedulian antartetangga.
Ditambah lagi, sebuah jalan raya utama yang disebut Boulevard sepanjang 4,2 kilometer dengan lebar 100 meter membelah kota, menjadi tulang punggung pergerakan warga.
Mahakarya Arsitektur Putrajaya yang Mengagumkan
Berjalan di Putrajaya hari ini sama halnya dengan menelusuri galeri seni raksasa berkonsep arsitektur hibrida.
Bintang utamanya adalah Perdana Putra, kompleks kantor Perdana Menteri yang dibangun antara tahun 1997 dan 1999.
Bangunan megah yang menghadap langsung ke arah Dataran Putra ini sangat khas dengan kubah utamanya yang berwarna hijau firus.
Kubah ini mengambil inspirasi spiritual dari keindahan arsitektur Masjid Zahir di Kedah.
Kalau menurut saya, desain Perdana Putra sungguh memadukan elemen seni bina Melayu vernakular, keanggunan Islam, hingga pilar-pilar kokoh bergaya Palladian dan Neoklasik Eropa. Namun tanpa mengesampingkan unsur-unsur Melayu disana.
Tepat di sebelah danau, berdiri pula Masjid Putra yang memukau mata setiap pengunjung dengan kubah berwarna merah muda yang mengadopsi langgam arsitektur Persia-Islam.
Jika mata dialihkan ke arah perairan, lanskap kota dibelah oleh Jembatan Seri Wawasan. Bangunan ini merupakan sebuah konstruksi futuristik dengan desain asimetris menyerupai layar kapal yang siap membelah angin, sebuah mahakarya yang menjadi kanvas bagi cahaya lampu saat malam hari.
Perpindahan dan Status Wilayah Persekutuan Sebagai Momen Bersejarah
Pembangunan fisik yang masif akhirnya harus diserahkan kepada denyut nadi manusia yang akan menghuninya.
Pada 1 Mei 1996, melalui Akta Parlimen 536, pemerintah mendirikan Perbadanan Putrajaya, sebuah badan khusus yang diberikan otoritas penuh untuk mengelola, membangun, dan menjalankan fungsi pemerintahan lokal di wilayah tersebut.
Upacara pecah tanah perdana untuk presint pemerintahan dilakukan langsung oleh Dr. Mahathir Mohamad pada 10 September 1996.
Denyut Nadi Pertama Pemerintahan Baru
Sejarah birokrasi Malaysia secara resmi membuka babak baru pada pertengahan tahun 1999.
Pada tanggal 1 Juni 1999, Ketua Setiausaha Negara (KSN) memulai hari pertamanya bekerja di kompleks baru, diikuti oleh rombongan sekitar 300 pegawai Jabatan Perdana Menteri yang menjadi warga pertama penghuni Putrajaya.
Momen puncak terjadi pada 21 Juni 1999, ketika sang visioner, Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad, melangkahkan kaki dan duduk di kantor barunya di Perdana Putra, menandai bahwa Putrajaya kini sepenuhnya mengambil alih kendali administrasi negara.
Dua hari kemudian, pada 23 Juni 1999, Kabinet Malaysia melangsungkan mesyuarat (rapat) perdananya di kota ini.
Pengukuhan Status sebagai Wilayah Persekutuan
Transformasi dari lahan perkebunan Selangor menjadi ibu kota federal membutuhkan satu langkah legalitas pamungkas.
Pada 7 November 2000, sebuah majelis penandatanganan penyerahan wilayah yang sangat ironis sekaligus historis terjadi.
Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Sultan Selangor saat itu, yakni Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang bertindak sebagai Kepala Negara Malaysia, sementara dari pihak Kerajaan Negeri Selangor diwakili oleh putra mahkotanya, Pemangku Sultan Selangor Tengku Idris Shah.
Setelah rancangan undang-undang disahkan oleh Dewan Rakyat pada 12 Desember 2000, tibalah hari bersejarah tersebut.
Pada tanggal 1 Februari 2001, Dr. Mahathir Mohamad dengan bangga mengisytiharkan Putrajaya sebagai Wilayah Persekutuan Malaysia yang ketiga, menyusul Kuala Lumpur dan Labuan.
Putrajaya Hari Ini: Warisan Hijau dan Masa Depan
Kini, Putrajaya bukanlah sekumpulan gedung birokrasi yang kaku. Putrajaya telah berevolusi menjadi destinasi pariwisata internasional dan contoh penerapan konsep Smart City yang diakui dunia. Jadi jangan sampai kalian yang sudah berkunjung ke Malaysia, tapi belum singgah kesini.
Pengunjung yang datang dapat menikmati wisata menyusuri perairan danau buatan dengan kapal pesiar (cruise), atau menapaki Taman Botani dan Taman Wetland yang dihuni oleh satwa-satwa liar, dari kura-kura hingga burung raja udang.
Meskipun proyek transportasi monorel yang direncakan pada awal abad ke-21 harus tertunda dan meninggalkan jembatan gantung yang terdiam, kota ini tetap terkoneksi kuat melalui kereta KLIA Transit sejak tahun 2002.
Kisah Putrajaya adalah cerita epik tentang ambisi manusia. Dari sebuah kebun karet sepi bernama Air Hitam, tempat di mana para prajurit Perang Dunia Pertama mencoba melupakan luka masa lalu, kini telah menjelma menjadi detak jantung pemerintahan Malaysia. Putrajaya berdiri kokoh sebagai bukti bahwa dengan perpaduan antara visi kepemimpinan, komitmen pada kelestarian alam, dan penghormatan pada akar budaya, sebuah bangsa mampu menciptakan keajaiban di atas tanahnya sendiri.
Comments
Post a Comment